PT.Rifan Financindo Yogyakarta

Mendagri: Di 2016 Tak Ada Fraksi Tolak Pilkada Digelar Serentak 2024! | PT Rifan Financindo

Posted: 15 Mar 2021 03:34 AM PDT

PT Rifan Financindo - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan tetap menggelar Pilkada Serentak 2024. Tito mengatakan jadwal itu sudah ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2016.

"Pilkada merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota yang ditetapkan 1 Juli 2016, di mana nanti pilkada akan dilaksanakan serentak di November 2024," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Tito menyebut, pada 2016 itu, semua fraksi sudah bulat menyepakati Pilkada Serentak 2024. Saat itu Tito memang belum menjabat Mendagri, tapi dia mengaku dapat informasi itu dari staf dan DPR.

"Di tahun 2016 ini kami dapat informasi, saya belum jadi Mendagri, tapi dapat informasi dari staf dan juga dari rekan-rekan di DPR, fraksi-fraksi saat itu, tidak ada satu pun yang menolak untuk melaksanakan pilkada, dilaksanakan serentak di tahun 2024, 9 fraksi bulat," ujarnya.

Untuk itulah, Tito meminta pihak terkait konsisten melaksanakan keputusan itu. Dia menyebut revisi UU Pemilu bisa dilakukan setelah Pilkada Serentak 2024.

"Oleh karena itu, kami kira kita harus konsisten UU ini kita ikuti, kita jalankan, untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024, sampai nanti kita bisa revisi setelah kita laksanakan bukan sebelum kita laksanakan," tuturnya.

Seperti diketahui, revisi UU Pemilu sempat menjadi polemik di internal DPR. Revisi UU Pemilu awalnya disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Tapi kemudian polemik muncul. Sejumlah fraksi yang awalnya setuju revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 akhirnya berbalik badan, hingga kemudian revisi UU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

Pemerintah Mau Lelang Surat Utang Pekan Depan, Bidik 45 T | PT Rifan Financindo

Posted: 15 Mar 2021 03:37 AM PDT

PT Rifan Financindo - Pemerintah akan kembali melelang Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021. Lelang SUN akan dilakukan pada Selasa 16 Maret 2021 pekan depan.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah akan menawarkan tujuh seri yang terdiri dari SPN03210616 (new issuance), SPN12220203 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (new issuance), FR0083 (reopening), dan FR0089 (new issuance).

Tingkat kupon dari SUN tersebut yakni SPN03210616 (Diskonto) dengan masa jatuh tempo 16 Juni 2021, SPN12220303 (Diskonto) hingga 3 Maret 2022, FR0086 (5,5%) jatuh tempo 15 April 2026, FR0087 (6,5%) jatuh tempo 15 Februari 2031, FR0088 (6,25%) jatuh tempo 15 Juni 2036, FR0083 (7,5%) jatuh tempo 15 April 2040, dan FR0089 (6,875%) yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2051.

Lelang dibuka pada Selasa, 16 Maret 2021, pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Dari lelang SUN pekan depan ini, target indikatif yang ditetapkan pemerintah ialah sebesar Rp 30 triliun dan target maksimal hingga senilai Rp 45 triliun. Setelmen akan dilaksanakan pada 18 Maret 2021 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1 juta.

Sumber: Finance.detik

PT Rifan Financindo

Search This Blog

Rifan Yogya